Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Foto: Geral/Man

Menjelang keberangkatan jemaah Haji tahun 2021, Indonesia hingga kini belum mendapat kepastian jumlah kuota Haji disebabkan sertifikasi Vaksin Sinovac yang belum diakui oleh WHO. Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendesak pemerintah untuk secepat mungkin menyelesaikan permasalahan sertifikasi ini.

Hal tersebut ia nyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Menurutnya, Bio Farma dkk, harus segera melakukan optimalisasi dengan pemerintah untuk segera menegosiasikan sertifikasi Vaksin Sinovac di tingkat internasional, sebab eksistensi perusahaan pelat merah ini menjadi taruhannya.

“Nah karena itu, karena ini masih ada waktu, saran dan pendapat saya, menurut saya sudah baik Bio Farma leading menjadi komandan dalam vaksinasi nasional. Namun, kalau perkara ini tidak diselesaikan dengan baik, ini akan menjadi tsunami. Dan prestasi Bio Farma selama menangani vaksinasi hilang begitu saja,” tegas Nusron.

Politisi Partai Golkar itu mengaku khawatir apabila 40 ribu calon jemaah Haji tahun ini gagal diberangkatkan karena ketidakmampuan pemerintah melakukan negosiasi sertifikasi Vaksin Sinovac tersebut. Ditambahkannya, eskalasi isu ini juga akan meluas dan akhirnya menimbulkan kegaduhan yang besar. Untuk itu ia meminta negara untuk hadir memperjuangkan hak umat Islam Indonesia ini.

“Nanti isunya akan bergeser, untuk apa negara spend uang sebanyak itu terus ujung-ujungnya tidak diakui di dalam dunia internasional. Menyelamatkan 100 persen juga tidak, diakui juga tidak. Sementara uangnya pasti keluar banyak. Sekali lagi ini menjadi isu yang sangat krusial yang harus segera diselesaikan pemerintah,” tukas legislator dapil Jawa Tengah II itu. (er/sf)